padahal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 153 ayat 1 huruf f menyatakan "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur. Hal ini masuk dalam Pasal 153 yang berbunyi. Hak dan kewajiban. Suami istri sebagai PNS, dan istri meninggal dunia. Saya adalah PNS di salah satu instansi pemerintah yang otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan (dulu Askes) dimana suami termasuk daftar tanggungan. Permintaan izin diajukan secara tertulis. Ada sebuah surat edaran dari pihak BPJS Kesehatan yang sedikit memberi penjelasan. Artinya, urusan perpajakan cukup dilakukan suami sebagai kepala keluarga dalam satu NPWP. Hukum pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, Undang-Undang No. JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menghapus larangan menikah dalam Undang-undang tadi melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 . Meski demikian, banyak pasangan masih merasa kesulitan kala harus bekerja bersama. E. Larangan perselingkuhan oleh PNS merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”) yang berbunyi:. 124, Kec. Ilustrasi Selingkuh (IDN Times/Mardya Shakti) Larangan perselingkuhan PNS diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2. Dasar Tujuan Pernikahan membentuk rumah tangga yang “sakinah, mawaddah, warahmah” (bahagia, sejahtera, tenteram dan kekal) yang sah menurut syariat/hukum. PERUBAHAN. Itu sebabnya mengapa pemerintah mempermudah proses penempatan untuk seorang perempuan yang bisa ikut dengan suaminya, tapi sangat sulit untuk fihak suami yang ingin ikut istri mutasi. Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Universitas IndonesiaPNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. Jika penerima adalah istri, maka tunjangan keluarga yang cair adalah tunjangan suami. 815. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820); 6. Tetapi apabila istri dari anggota BPD tersebut menjadi perangkat desa murni karena kemampuan dan kinerjanya serta melalui proses pemilihan yang transparan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai nepotisme yang dilakukan oleh suaminya dan ia berhak menjadi perangkat desa karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak. Salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin. Nah bagi yang nikah siri bisa dimasukkan dalam satu KK," kata Direktur Jenderal Kependudukan. 45 Tahun 1990 atau tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dapat dijatuhi hukuman berat berdasarkan peraturan disiplin PNS yang berlaku yaitu PP No. Selama ini, pasangan yang menjalin kasih di kantor pasti akan menyembunyikan hubungannya diam-diam. 000. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang. maka suami BBB yang memiliki satu orang tanggungan,. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang. Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan:. istri (gaji terusannya istri) ? Jawaban: Apabila pegawai meninggal dunia,meninggalkan ahli waris dan berhak pensiun,gaji terusan dibayarkan kepada ahli waris (suami/istri/anak). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (“Permendagri 9/2016”), SPTJM terbagi menjadi. 1 Th 1974 tentang perkawinan. Suami istri sebagai PNS, dan istri meninggal dunia. 2. Mari kita melihat lebih detail mengenai larangan ini dan alasan di baliknya. Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila: Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi. Setiap PNS yang ingin memiliki istri lebih dari satu, hanya tinggal mendapatkan restu dari sang istri. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali; d. PP No. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 – Tentang pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tnggi Non Aparatur Sipil Negara secara elektronik tahun 2021. 000; Tambahan untuk istri yang penghasilannya. Namun, jika istri berniat melakukan kewajiban perpajakan dengan suami, sah-sah saja asalkan mengikuti. pada Senin, 9 November 2020. Perppu Ciptaker membolehkan karyawan menikah dengan teman sekantor dalam satu perusahaan. 437. Pengertian. Daftar Isi. Tetapi PP 30/1980 tersebut sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil(“PP 53/2010”). "PP 10 zaman Pak Harto jelas sekali. Sebab, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil. Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi berbunyi: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh. Cemburu pada karir dan rekan kerja. 10. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kendati demikian, untuk menjadi CPNS dan PNS, ada konsekuensi melekat terkait disiplin PNS yang harus dipatuhi sebagai aparatur negara. 10 Th 1983 diubah dengan PPemerintah No. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang. Peraturan bagi PNS yang Menjadi Istri Kedua. Mengganggu rekan kerja lain akibat kemesraan kita. Sebab, bagaimanapun keduanya, pernah saling mencintai, mengasihi, dan menghormati satu sama lain sebagai suami istri. Ketahui ketentuan dan cara lapor SPT Tahunan gabungan suami-istri ini. UU Nomor 8 Tahun 1975 UU Nomor 43 Tahun 1999 UU Nomor 5 Tahun 2014. tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia; 4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap pegawai negeri sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat. 10 juta dan maksimal Rp 400 juta. Ketentuan mengenai suami yang tidak masuk kerja karena mendampingi istri melahirkan diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi: Pengusaha wajib membayar. Peraturan Pemerintah ini mulai. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267); 6. Hukum Pernikahan dalam Islam. Namun, dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU 18/2017”) diatur kewajiban calon pekerja migran Indonesia untuk memiliki sejumlah dokumen, di antaranya surat keterangan izin suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, agar yang bersangkutan dapat ditempatkan di luar negeri, dengan bunyi ketentuan sebagai. 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Jakarta - Menjadi birokrat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata tidak mudah. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Merujuk dari ketentuan alasan perceraian tersebut, menjawab pertanyaan mengenai istri meninggalkan suami apakah jatuh talak, menurut hemat kami, talak tidak bisa otomatis dijatuhkan begitu saja. “Itu kan aturan di Undang-undang Perkawinan, dan udah 40 tahun yang lalu. Pensiun janda diberikan kepada. 53 tahun 2010 tentang. Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan boleh/tidaknya mempekerjakan satu pekerja dalam satu keluarga untuk bekerja di tempat yang sama. #5 Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat. Pasal 4 Ayat 2 berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara soal aturan PNS Pria dapat beristri lebih dari satu dan larangan bagi PNS Wanita menjadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. Serta mempunyai hak untuk mendapatkan perlakukan adil dan layak dalam hubungan kerja di dalam sebuah lingkungan kerja. Presiden terbitkan Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama. tunjangan suami/isteri; dan b. Oleh: Anang Purnadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jawabannya bisa, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara, yaitu WNI dan WNA adalah UU Perkawinan berikut aturan perubahan serta pelaksanaanya. Kami menikah siri di bulan Desember 2019 dan sekarang memiliki calon bayi usia 7 bulan. PERMENPAN RB NO 36 TH 2019 - JABATAN FUNGSIONAL BIDAN. 1. Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan:. Berdasarkan ketentuan Pasal-153 ayat (1) huruf-f UU No. Peraturan menikah satu kantor itu dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan,. Maklumat Pelayanan. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Untuk menjamin pemenuhan hak ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, suami dan/atau keluarga wajib mendampingi. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan LVWLODK‡FHUDLPDWL· 10 Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Oktober 2018, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S. 1. Istri PNS Laporkan Suami Berpoligami Siri. Seorang pria yang sudah menikah yang melakukan mukah atau overspel padahal diketahui bahwa Pasal. 3. Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi telah berakhir Maret 2019 lalu. PNS boleh saja memiliki istri ke-2, istilahnya bukan poligami, tapi memiliki istri ke-2, 3, dan 4 sejauh syarat-syaratnya di penuhi, undang-undang itu. com – Seorang prajurit TNI yang hendak menikah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki. Seperti yang terjadi di Inspektorat kota Malang diduga ada pasangan yang ada hubungan suami istri dan bekerja satu kantor, Hal ini bisa mengakibatkan. Perusahaan biasanya memiliki kebijakan perusahaan tersendiri mengenai masalah pasangan suami istri dalam perusahaan yang sama. 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN No. Besar PTKP 2020 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK. 437. ”. Suami atau istri yang terbukti melakukan gendak (overspel), dapat melaporkan pasangannya tersebut (yang melakukan tindak pidana) secara pidana melalui Kepolisian. Saya bekerja sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di satu instansi vertikal dan istri saya sebagai karyawan di perusahan nasional. Salam, Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat Program Tanya BPJS Kesehatan tayang setiap Rabu pukul 11. Angka perceraian khususnya untuk pasangan yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480. "Saya beri tahu, semua penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga. , M. Bila hal itu terjadi, majikan dilarang memecatnya. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16. (2) Tunjangan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) suami/isteri PPPK yang sah. bahwa hak-hak seorang karyawan (dalam hal ini, pekerja/buruh) yang meninggal dunia -yang bukan karena kecelakaan kerja, termasuk bukan karena penyakit akibat kerja (“PAK”) - sesuai ketentuan dan timbul dari peraturan perundang-undangan, adalah: a. 1. Yang dimaksud dengan li’an adalah tuduh-menuduh (tentang perzinahan) antara suami-istri yang menyebabkan perceraian. Dalam beleid itu disebutkan bahwa PNS pria yang hendak berpoligami harus mendapat izin lebih dahulu. Cuti untuk pihak suami juga lebih lama daripada aturan yang sebelumnya pada UU No. "Sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau. 13 Tahun 2003/UU Ketenagakerjaan. Antara calon suami-isteri tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan (bukan muhrim). 16 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKN; Reformasi Birokrasi; Kantor-Kantor BKN; Maklumat Pelayanan; Panduan Perilaku Core Value ASN. Acuan perhitungan pajak penghasilan suami istri dalam konteks tulisan ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU PPh yang tidak mengalami perubahan di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan . . Karena dalam satu OPD tak boleh ada hubungan suami istri,” pungkasnya. Dasar Hukum: 1. 1. 112/PMK. Dapat dari anak isteri pertama atau anak dari isteri kedua 2. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. (3) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan diatur dengan peraturan perundang. Merujuk pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke. Sebelumnya Anda menyatakan bahwa nikah siri dilakukan tanpa izin istri yang sah, ini berarti kami mengasumsikan, si suami telah melakukan poligami tanpa izin istri yang sah, dengan cara suami melangsungkan nikah siri secara diam-diam. Pada dasarnya, tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai boleh tidaknya suami istri bekerja di satu instansi yang sama. Dokumen : SP –MK 01 Revisi : 04. ” Sanksi berat akan dijatuhkan kepada PNS yang tetap menjadi istri kedua atau seterusnya. Cara untuk mendapatkan cuti ini. Kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, berikut. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Sehingga, apabila pasangan tersebut beragama Islam, maka. Pada RUU KIA sekarang, kita bisa melihat hak cuti ayah. Tak hanya di drama televisi, benih-benih cinta ternyata memang bisa tumbuh di tengah kesibukan kantor dan berujung pada pernikahan. Masyarakat memotret prajurit TNI saat Gladi Bersih HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Kamis (3/10/2019). Ketiga, wajib pajak yang dapat memilih status PH adalah suami istri yang tidak bercerai akan tetapi melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Namun, sayangnya larangan menikah satu kantor memaksa salah satu dari pasangan suami istri untuk resign alias keluar dari kantor tersebut. Fotokopi. Apabila disetujui, pengalaman kerja tersebut dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan yang berpengaruh terhadap besaran gaji pokok yang. 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Halaman. 2. Peraturan Pemerintah ini berisi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (). Jangan lupa untuk membawa beberapa dokumen yang. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara / BAKN No. MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sanksi tersebut berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan PNS itu sendiri. Untuk pasangan suami istri yang bekerja, maka keduanya wajib di daftarkan sebagai peserta bpjs ppu oleh perusahaannya masing-masing dimana yang bersangkutan bekerja dan keduanya harus menanggung iuran bulanan (premi bpjs) masing-masing. Sebagai pemilik ataupun pemimpin perusahaan,. Ulasan Lengkap. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya. Bagaimana hukumnya jika salah satu karyawan mengajukan cuti karena harus menghadiri pemakaman pamannya di luar kota selama 3 hari? Menurut peraturan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di kantor, cuti khusus menghadiri pemakaman hanya diberikan apabila pemakaman keluarga (ayah, ibu, suami/istri dan anak).